Pembahasan RSUD Barat Buntu

LAGI-lagi pemkab dan DPRD tidak menemukan titik terang untuk pembangunan RSUD Barat. Dalam rapat Kamis (18/10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaksa skema KPBU masuk dalam kesepakatan KUAPPAS 2019.

Perbedaan pendapat sudah terjadi di awal rapat. Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menawarkan Banggar dan TAPD tidak membahas RSUD Sidoarjo Barat. Namun, langsung melakukan rasionalisasi anggaran program lain. “Karena masih perdebatan, rasionalisasi anggaran lain terlebih dulu,” ucapnya.

Namun tawaran tersebut ditolak anggota banggar Mulyono. Menurut dia, rasionalisasi tidak akan berjalan tanpa penentuan skema pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Misalnya diputuskan dengan APBD. Maka besaran kebutuhan anggaran harus dicukupi. “Akan berdampak pada anggaran program lain,” katanya.

Pada rapat sebelumnya, anggota Fraksi PKS tersebut mengingatkan TAPD sepakat mencantolkan pembangunan RSUD di dalam KUAPPAS 2019. Sementara menggunakan dana APBD. “Besaran dana APBD itu yang dibahas. Kalau KPBU, nanti ranahnya setelah pembahasan KUAPPAS tuntas,” jelasnya.

Zaini tetap pada pendiriannha. Dia meminta KPBU berjala. Menurut dia, dua skema pembangunan bisa dicantolkan dalam KUAPPAS 2019. APBD dan KPBU bisa diakomodir. Dia melanjutkan, banggar memang belum bersepakat memakai KPBU. Sebagai jalan tengah, pembangunan RSUD menggunakan APBD sambil menunggu hasil surat tertulis yang dikirim pemkab ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam rapat tersebut, TAPD menyodorkan draft kesepakatan KUAPPAS 2019. Ada lima poin kesepakatan. Draft tersebut dibacakan Asisten I Heri Soesanto. Pada poin ke empat, Heri menjelaskan khusus pembangunan RSUD Sidoarjo Barat dialokasikan anggaran Rp 120 miliar dari APBD atau melalui KPBU. Dengan catatan menunggu keputusan pemerintah pusat. “Pelaksanaan KPBU menunggu persetujuan DPRD,” ucapnya.

Draft yang disampaikan itu ditolak mayoritas anggota banggar. Tarkit Erdianto menyampaikan, pembahasan rapat melebar. Menurut dia draft yang ditawarkan tidak bisa dibahas. “Agendanya menentukan besaran dana APBD untuk alokasi RSUD. Bukan malah memaksa KPBU masuk ke KUAPPAS,” ucapnya.

Dia mengancam, jika pembahasan tetap dilanjutkan, empat fraksi bakal meninggalkan ruangan rapat. “Kami akan Walk out (WO) lagi,” tegasnya.

Perselisihan pendapat itu membuat jalannya rapat tersendat. Beberapa kali, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan meminta waktu melakukan lobi. Namun, hingga pukul 16.00, tidak ada jalan tengah.

Wawan, sapaan akrab Sullamul mengatakan, rapat terpaksa harus ditutup. Karena TAPD dan Banggar belum bersepakat. “Kami lanjutkan hari Minggu (21/10),” ucapnya. (AS)