2024, Pengadilan Agama Kota Surabaya Yakin Wujudkan Zero Pernikahan Dini

Ketua PA Kota Surabaya Samarul Falah

SURABAYA (jurnalsidoarjo.com) – Pengadilan Agama (PA) Kota Surabaya terus berkolaborasi menekan pernikahan dini terhadap anak. Hasilnya, sampai dengan hari ini, angka permohonan dispensasi nikah di Kota Surabaya terus menurun di bawah 100 perkara.

Ketua PA Kota Surabaya Samarul Falah mengungkapkan, data yang dihimpun dari tahun 2020, PA Kota Surabaya mencatat ada sekitar 500 pasangan calon pengantin (catin) yang mengajukan dispensasi nikah. Sedangkan di pertengahan tahun 2023, permohonan dispensasi nikah di Kota Surabaya menurun drastis, bahkan terendah di Jatim.

“Tidak sampai 100 perkara. Artinya apa? dari tahun ke tahun upaya kami dalam mencegah pelaksanaan pernikahan dini di Kota Surabaya ini semakin baik dan semakin bagus,” ungkap Samarul.

Dirinya mengaku, juga sudah berkomitmen dengan Pemkot Surabaya untuk menekan pernikahan dini di Kota Surabaya. Ia mengatakan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun mendukung dan bersedia bekerjasama dalam mencegah pernikahan dini di Kota Surabaya.

“Kalau memang bersedia dan mau, kita laksanakan kerjasama antar tiga instansi, yakni Pemkot, Pengadilan Agama, dan Kemenag. Saya katakan dan disaksikan oleh UNICEF, kalau kerjasama ini bagus bisa kita cegah mulai dari kelurahan,” katanya.

Samarul yakin, jika kolaborasi mengatasi dispensasi nikah berhasil, maka ia berani menjamin di tahun 2024 Kota Surabaya zero pernikahan dini.

“Bahkan, kemarin juga sempat ada beberapa yang mengajukan (dispensasi nikah) namun ditolak oleh hakim kami. Karena tidak ada urgensi dan alasan yang tepat,” pungkasnya.

Adapun beberapa hal yang dilakukan PA Kota Surabaya dalam meminimalkan pernikahan dini di Kota Surabaya, yakni melakukan pemantauan terhadap orang tua setelah bercerai di pengadilan. Setelah berpisah sesuai aturan PA Kota Surabaya, pihak orang tua laki-laki wajib memberikan nafkah kepada anak dan mantan istrinya selama 6 bulan.

Kewajiban memberi nafkah selama 6 bulan tersebut akan dipantau langsung oleh PA Kota Surabaya. Nah, apabila pihak laki-laki tak memberi nafkah selama 6 bulan setelah melakukan perceraian, maka data administrasi kependudukannya (Adminduk) akan diblokir oleh pemkot. (Res)