Tim Saber Pungli Sidoarjo Fokus Pada Pencegahan

SIDOARJO – Pencegahan pungutan liar (Pungli) menjadi fokus pekerjaan Tim Saber Pungli Sidoarjo tahun ini. Tim dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kodim, Inspektorat, BKD maupun Satpol PP Sidoarjo tersebut rencanakan program kegiatannya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Selasa (8/1).

Sekretaris Saber Pungli Sidoarjo Andjar Surjadianto, mengatakan pencegahan pungli tetap menjadi fokus program kegiatan timnya. Tim Saber Pungli Sidoarjo selalu berupaya mencegah terjadinya pungli kepada masyarakat.

“Kegiatan pencegahan pungli dapat berupa sosialisasi maupun kegiatan pencegahan yang sifatnya on the spot,” terangnya.

Dijelaskan Andjar, semisal pada suatu kegiatan rapat yang disisipi dengan materi tolak pungli. Selain itu juga dengan menyebar brosur tolak Pungli.

“Sosialisasi dengan cara itu diharapkan akan semakin banyak masyarakat paham kewajiban tolak Pungli. 2019 ini kita mencoba tetap mengedepankan pencegahan itu,” paparnya

Ia menambahkan tim saber pungli Sidoarjo tidak hanya melakukan pencegahan pungli yang hanya bersifat formal saja. Pengaduan masyarakat terkait Pungli akan ditindaklanjuti sebagai upaya menghentikan praktek pungli. Pada akhir tahun 2018 lalu dan awal tahun ini terdapat dua laporan pengaduan Pungli kepada dirinya.

“Pada saat menerima pengaduan itu kita berkordinasi, kita lakukan pencegahan dengan mengingatkan yang bersangkutan, alhamdulillah di nurut dan masyarakat terlayani tanpa ada biaya,” imbuhnya.

Menurutnya, tim saber pungli Sidoarjo tetap mengedepankan prinsip pencegahan. Namun upaya penindakan tetap dilakukan apabila ada oknum yang masih melakukan pungli meski sudah diingatkan.

“Pada prinsipnya cara kerja kita pada itu sebenarnya pencegahan, kecuali kalau memang hal-hal yang sifatnya diingatkan tidak bisa baru kemudian kita lakukan upaya penindakkan,” katanya.

Lanjut Andjar menyatakan kategori pungli merupakan pengenaan biaya yang tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Ia katakan sepanjang biaya tersebut tidak diatur dalam Perda maupun Perdes maka biaya pelayanan di suatu pemerintahan gratis.

“Prinsipnya sepanjang itu (biaya) tidak diatur didalam Perda atau mungkin beberapa desa itu ada perdesnya, ya pada prinsipnya tanpa biaya,” tandasnya (IH)