Korban Lumpur di Luar PAT Minta Segera Dibayar

 

Korban semburan lumpur di wilayah Porong dan sekitarnya masih ada yang belum tuntas perkara jual beli. Ada lima korban lumpur di Desa Besuki, Kecamatan Jabon yang hingga kini masih menunggu pelunasan dari pemerintah pusat. Lahan mereka berada di luar Peta Area Terdampak (PAK).

Salah satu korban Thoyib Bahri mengatakan, dirinya dan keempat warga lainnya menempuh jalan yang sangat panjang sejak 2010 lalu. Ketika itu, lahan mereka akan dibeli dengan harga yang sudah ditetapkan. Lahan milik Thoyib dimasukkan dalam kategori lahan basah. Namun Thoyib tidak menyetejui hal tersebut. “Lahan saya merupakan lahan kering,” katanya.

Thoyib mengaku dirinya sempat diberikan dua pilihan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Pertama, merelakan lahan keringnya dibeli dengan lahan basah atau dibeli dengan harga lahan kering namun dengan syarat. Yakni membayar fee 50 persen dari harga jual lahan. Thoyib dan keempat korban lainnya menolak dua pilihan tersebut. Mereka ngotot lahannya harus dibeli dengan kendisi yang sesuai.

Untuk bisa mencairkan dana, BPLS meminta pembuktian bahwa lahan mereka benar lahan kering. Pembuktian itu ditunjukkan oleh surat dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. “Sudah kami urus dan kami tunjukkan, namun tidak juga dibayar,” ujarnya.

Para korban lumpur pun menggugat tiga pihak. Yakni presiden sebagai pihak yang mengeluarkan Perpres, Menteri PUPR sebagai pelaksana, dan BPLS sebagai juru bayar. Mereka menggugat di PN Jakarta Pusat. Dua tahun berselang, gugatannya dimenangkan PN Jaksel. Namun Menteri PUPR dann BPLS mengajukan banding. Lagi-lagi gugatan mereka dimenangkan di Pengadilan Tinggi pada 2014. Namun Menteri PUPR dan BPLS mengajukan kasasi. Meski begitu, gugatan korban lumpur dimenangkan oleh putusan MA pada 2015.

Walaupun sudahh ada putusan MA, dana jual beli lahan tidak kunjung mereka dapatkan. Thoyib menjelaskan, BPLS meminta waktu untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). “Tapi PK kan hanya 9 bulan, sampai sekarang belum juga kami terima uangnya,” imbuhnya.

Thoyib berharap pemerintah pusat bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sebab dirinya sudah berjuang selama 8 tahun. Hingga ada beberapa korban lumpur yang sudah meninggal. “Jangan membuat kami menunggu lagi,” pungkasnya. (MS)