Hadiri Seminar BI, Wakil Gubernur Ajak Kembangkan Impact Investment

SURABAYA (jurnalsidoarjo.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengajak masyakat, khususnya pengusaha dan pelaku ekonomi syariah untuk mengembangkan impact investment, yaitu model bisnis yang tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungannya.

“Keberadaan ekonomi syariah ini bisa bersatu padu dengan impact investing. Artinya, investasi yang mengalir bukan karena ingin mencari keuntungan semata, namun juga bisa memberikan kontribusi sosial.” Ujar Wagub Emil-sapaan akrabnya, saat Seminar Nasional dan Peluncuran Buku “Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik” serta Buku “Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia” dalam rangka Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2019 Bank Indonesia Institute di Ballroom Grand City Mall Surabaya, Kamis (7/11) siang.

Menurut Wagub, pengembangan impact investment akan mampu meningkatkan perekonomian Jatim. Pasalnya, kesadaran para pengusaha, khususnya yang bergerak di ekonomi syariah, untuk berbisnis sekaligus memberi social impact makin tinggi di era sekarang. Dimana, profit dan kontribusi sosialnya bisa seimbang.

“Seperti dicontohkan, bisa seperti wakaf dan dana bergulir, yang tidak mencari keuntungan. Atau bisa juga program berbentuk charity, dimana charity-nya sekian, kemudian sekiannya di financing secara sustainable. Ini adalah peluang besar, dimana pengembangan dari ekonomi syariah memungkinkan mobilisasi pendanaan yang lebih luas spektrumnya,” tuturnya.

Menurut dia, pentingnya pengembangan impact investment tersebut, lanjut Wagub Emil, karena pemerintah memiliki anggaran yang sangat terbatas. Sehingga membutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekonomi, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan, ekonomi syariah bisa menjangkau ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, energi dan infrastruktur IT di kawasan kawasan terpencil. Semua itu adalah project-project yang bisa mendapatkan funding dari konsep impact investing dari syariah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Pemprov Jawa Timur memang memiliki anggaran yang cukup besar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut tidak bisa diutak-atik. Diantaranya untuk membayar 55.000 ASN di seluruh Jawa Timur, baik tenaga pendidik, kesehatan, maupun administrasi. “Hal tersebut tidak bisa diutak-atik, siapapun gubernur, wakil gubernur, maupun DPRD-nya,” jelasnya..

Sementara sekitar 40 % dari APBD Jatim, baru bisa dikelola sepenuhnya oleh Pemprov Jawa Timur. Salah satunya, adalah untuk menyediakan pelayaran perintis di wilayah kepulauan, guna melayani masyarakat di pesisir yang tidak bisa mengakses transportasi.

“Ada dua rute, kita sudah dapat 5.000 penumpang di kepulauan, ada yang ke Ra’as, ada yang ke Masalembu. Memang kita tidak beli kapalnya, tapi kita subsidi pelayarannya. Jadi financial gap-nya yang kita cover,” katanya.

Seperti contoh-contoh tersebut, lkata Wagub Emil, merupakan sedikit gambaran bahwa pemerintah tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan pembangunan di Jawa Timur. Maka, pemerintah dengan tangan terbuka siap menyambut bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, seperti dana dari Islamic Finance.

“Seperti inilah positioning dari Pemprov Jawa Timur. Pemerintah harus hadir untuk mendorong ekonomi yang inklusif, Jadi, dukungan dari seluruh pihak tentu akan membuka banyak peluang, setelah dari sini, kita akan bertemu, dan membahas mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public private partnership untuk mendorong investasi,” pungkasnya. (E1)