Gubernur Khofifah Launching Aplikasi Sistem Online dan Realtime

SURABAYA (jurnalsidoarjo.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melaunching aplikasi dengan sistem online dan real time. Program yang masuk dalam salah satu Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim Connect itu berupa aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing (OPD) serta E-Valuasi APBD Kabupaten atau Kota.

Khofifah mengungkapkan mimpinya ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi dan diakses secara online dan real time. Dari pemanfaatan teknologi ini, Khofifah berharap hal itu perlahan bisa diwujudkan.

“Kita kepingin Jatim Connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses real time. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital signing dan E-Valuasi APBD Kabupaten atau Kota,” kata Khofifah, Rabu (6/11) sore.

Ia berharap koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e-planning dan e-budgeting secara regional Provinsi Jawa Timur bisa terintegrasi. Selain itu, Khofifah menyebut ada 14 dari 38 Kabupaten dan Kota yang telah memanfaatkan aplikasi. Sisanya, 24 kabupaten dan kota yang diarahkan untuk menggunakan aplikasi ini.

“Hari ini baru 14 kabupaten kota yang sudah terintegrasi antara planning dan e-budgeting, jadi masih ada PR 24 (kab/kota) agi. Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jawa Timur ini 38 kabupaten kota sehingga terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Khofifah menyebut aplikasi ini merupakan yang pertama diluncurkan di Indonesia. “Kita juga mendengar tadi dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasi nya antara perencanaan anggaran,” jelasnya.

Kepala BPKAD Jatim, Jumadi mengatakan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Misalnya saja lebih efektif dan efisien. “Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran. Tapi juga ada perbendaharaan. Perbendaharaan ini yang selama ini otorisasi dan pencairan itu secara konvensional itu kita lakukan langkah-langkah untuk efektif, efisiennya seperti apa,” jelas Jumadi.

“Karena kan puluhan ribu kita mengerjakan SP2D apa lagi kalau di akhir tahun itu bisa numpuk. Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan di mana pun. Tidak di kantor misal sedang bepergian ke Jakarta kepala OPDnya, tetap bisa melakukan lewat smartphonenya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini,” pungkasnya. (E1)