Bupati Sidoarjo Dukung KPK Dalam Pencegahan Korupsi

SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mendukung penuh langkah pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Koruptor (KPK) khususnya di masing masing instansi organisasi perangkat daerah (OPD).

“Rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi ini akan dikoordinir oleh Inspektorat Sidoarjo, saya berharap kepala OPD memberikan perhatian khusus, agar program ini bisa terlaksana sesuai harapan,” katanya, saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 di Ruang Delta Karya, Jumat (12/4).

Sementara itu Asep Rahmat Suwanda, Kasatgas Pencegahan Wilayah VI, menjelaskan melalui takor evaluasi dan rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi diharapkan akan berdampak efektif dalam pencegahan kasus korupsi, gratifikasi dan suap di lingkungan pemkab Sidoarjo.

“KPK mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo yang telah menggunakan system E-katalog dalam belanja produk, KPK berencana akan mereplikasi system belanja e-katalog Sidoarjo ke daerah-daerah lain,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Kasatgas Pencegahan Wil VI KPK RI, Arief Nurcahyo pengelolaan dana desa mendapat indeks penilaian 32 persen dan manajemen aset daerah indeks penilaian 42 persen. Penyebab rendahya nilai pengelolaan dana desa karena publikasi RAPBDes belum dilaksanakan oleh semua desa.

“Transparansi pengelolaan dana desa dengan menggunakan system SISKEUDES belum ada progress,” tukasnya.

Sedangkan penyebab rendahnya nilai manajemen asset daerah ada dua rekomendasi dari KPK, pertama peraturan bupati/SK Bupati tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar di update sesuai peraturan perundangan terbaru, dan yang kedua data dan informasi terkait pemanfaatan BMD

“Data asset, pemanfaatan aset, pihak yang memanfaatkan, dan TMT pemanfaatan asset yang disahkan oleh pejabat berwenang belum ada,” imbuhnya. (IH)